Widget HTML Atas

OJK Bakal Bentuk Lembaga Pengawas Pinjol



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membuat peraturan baru masalah utang online (pinjol) atau financial technology peer to peer (P2P) lending. Salah satunya yang terhitung ialah atur pembangunan instansi pengawas pinjol. Kepala Departemen Pemantauan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B OJK Bambang Budiawan menyebutkan pada umumnya bakal ada enam point yang akan diperbaharui, ingat peraturannya sedang digodok sekarang ini.


"Pertama, masalah kelembagaan, terutamanya pada penyerahan pendanaan dan ekuitas akan dikenai lock-up masa minimum tiga tahun," ungkapkan Bambang dalam media briefing virtual di Jakarta, Rabu(17/11/2021). Maksudnya, untuk pastikan basis mempunyai ketahanan keuangan yang ideal. Disamping itu, nanti akan ditata masalah kualitas SDM yang perlu dipunyai faksi pelaksana. "Ke-2 , masalah tata urus dan management resiko, dalam ketentuan baru akan ditata masalah kenaikan good corporate governance (GCG), pembangunan unit audit intern, kepenguasaan mekanisme electronic, dan implementasi management resiko," lebih Bambang.


Ke-3 , berkaitan kualitas permodalan, Bambang belum menerangkan secara nyata akan seperti apakah kenaikan kualitas permodalan ketentuan baru, tetapi ia menyebutkan nanti OJK akan meningkatkan kredit scoring, AI, dan big data. "Ke-4, efektifitas pemantauan akan dipertingkat, sekarang ini pemantauan perusahaan federasi pinjol legal cuman dilaksanakan oleh Federasi Financial technology Permodalan Bersama Indonesia (AFPI), nanti di depan akan ada instansi pemantauan dari OJK yang disebutkan sup-tech," terangnya.


Ke-5, hal kontributor industri dan ekosistem, OJK akan menggerakkan kerja-sama ekosistem dan larang kerja-sama dengan lembaga ilegal, dan menggerakkan bunga P2P yang lumrah. "Ke enam, tingkatkan transparan ke pemakai jasa. Ini meliputi masalah resiko, bunga, pengurus, kualitas utang, neraca keuangan, sampai aduan," sambungnya. Walau begitu, sampai sekarang ini Bambang masih tidak bisa pastikan kapan ketentuan akan selesai dan gantikan POJK 77/2016. "Masalah kapan kami ingin yakinkan sesudah moratorium usai," ujarnya.

Tidak ada komentar untuk "OJK Bakal Bentuk Lembaga Pengawas Pinjol"